Jika benar PDI Perjuangan menemui Abraham Samad pd masa kampanye Pilpres 2014, menjadi bukti bahwa PDIP sedang membangun kekuatan untuk memperlemah KPK.
“Jika kita lihat ke belakang, maka sebenarnya PDIP tak nyaman dgn keberadaan lembaga KPK ini. Buktinya antara lain saat KPK memanggil Megawati Soekarnoputri untuk diperiksa KPK sebagai saksi bagi 12 kader PDIP yg diperiksa KPK karena kasus Travel Cheque. Megawati dan DPP PDIP menolak hadir ke KPK,” ungkap Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, dlm keterangan persnya, Kamis (22/1).
Ia mengatakan, Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) sebagai lembaga pencegah korupsi dibubarkan oleh Megawati Soekarnoputri sebelum akhir masa jabatan sebagai presiden pd tahun 2004. Kini, menurut dia, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto menjadi target pelemahan KPK.
PDIP pun turut menghancurkan institusi Polri, terbukti dgn menyeret Komjen Budi Gunawan menjadi Timses Jokowi-JK dlm Pilpres. Bahkan politisi PDIP, Trimedya Panjaitan, mengakui bahwa visi misi Jokowi bidang Pertahanan dan Keamanan dikonsep oleh Komjen Budi Gunawan. Padahal, Undang-Undang Kepolisian melarang keras anggota Kepolisian turut serta dlm politik praktis.
“Manuver PDIP telah membawa korban dimana Komjen Budi Gunawan pd akhirnya harus mengalami nasib tak dilantik menjadi Kapolri, sementara PDIP masih berusaha memaksakan kehendak agar Presiden Jokowi tetap melantik setelah Komjen Budi Gunawan meski berstatus tersangka,” jelasnya
Sekarang Abraham Samad dan Bambang Widjojanto akan dikorbankan PDIP dgn manuver tak elok, membuka borok adanya pertemuan yg sudah pasti bersifat rahasia.
“Posisi Abraham Samad di sini adalah korban dari nafsu ingin berkuasa PDIP setelah 10 tahun berpuasa,” jelas Petrus.
Menurutnya, Komjen Budi Gunawan seolah “diperjuangkan” dgn mengorbankan Polri, KPK dan Presiden Jokowi. Dia tegaskan, dugaan aliran dana di antara Komjen Budi Gunawan dgn PDIP mesti ditelusuri KPK.
“Memalukan dan terhina karena memaksakan pelantikan Komjen Budi Gunawan, padahal yg punya hak prerogatif untuk mengangkat Kapolri adalah Presiden Jokowi, bukan Ketua Umum PDIP. Sebuah sikap kekanak-kanakan gaya penagih utang,” pungkas Petrus. [zul/rmol]
source : http://muslimina.blogspot.com, http://wikipedia.org, http://merdeka.com
0 Response to "Mengerikan! Sudah Bubarkan KPKPN, Hancurkan Polri Sekarang Megawati Mau Lemahkan KPK"
Post a Comment